PNPM bantu rakyat miskin tingkatkan kesejahteraan

PNPM bantu rakyat miskin tingkatkan kesejahteraan

DEMAK - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Perkotaan sangat membantu petani dan rakyat miskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Karena selain dapat membantu mengembangkan usaha, bantuan modal yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dapat pula memperluas kesempatan kerja.

Pada la

unching dan gelar PNPM mandiri Kabupaten Demak 2010, petani dari Desa tangkis Kecamatan Guntur Ahmad Fauzi menuturkan, sebelum diadanya pintu air yang dibangun dengan dana paket PNPM, panen pertanian desa tersebut tak pernah menguntungkan petani. Pada musim hujan, banjir selalu membanjiri sawah kami. Begitu pula pada musim kemarau, lahan pertanian di Tangkis selalu tak kebagian air.

"Alhamdulillah sejak dibangun pintu air dengan dana paket PNPM Mandiri Perdesaan, pada musim tanam pertama satu hektar lahan padi kami berhassil panen empat hingga lima ton gabah kering panen. Begitu pula pada musim kemarau, masih tersedia air sehingga dapat kami tanami palawija dan blewah," ujarnya, Rabu (4/8).

Ungkapan senada disampaikan, Siti Sundari, warga Desa/Kecamatan Gajah yang tertolong usaha baksonya berkat diperolehnya pinjaman modal dari PNPM Mandiri Perdesaan. Serta Sehono dari Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kota, yang berhassil mengembangkan usaha penjualan air bersihnya berkat bantuan paket modal untuk pembuatan sumur dari paket PNPM Mandiri Perkotaan senilai Rp 200 juta.

Sementara itu, Kepala Bappermas KB Kabupaten Demak H Bambang Susetyarto SIP menjelaskan, PNPM mandiri merupakan media partisipasi aktif semua komponen massyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Target kegiatan PNPM mandiri bersifat multidimensional, di antaranya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi produktif.

Lebih lanjut disampaikan, PNPM mandiri untuk Kabupaten Demak 2010 ini dibedakan menjadi PNPM mandiri perdesaan yang mencakup 13 kecamatan. Serta PNPM mandiri perkotaan yang dikonsentrasikan di Kecamatan Demak Kota. Total anggaran pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan disebutkan sebanyak Rp 24,800 miliar. Sedangkan untuk PNPM mandiri perkotaan jumlahnya mencapai Rp 3,780 miliar.

Selain PNPM mandiri, lanjut Bambang, masih terdapat sejumlah kegiatan pemberdayaan yang dibiayai APBN dan APBD sebagai pendampingan untuk membantu pengentasan kemiskinan. Kegiatan tersebut meliputi Perogram Pengentasan Kemiskinan di perkotaan (P2KP), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), alokasi dana desa (ADD), serta bedah rumah. ssi-Jon sumber : koran sore wawasan

15 Pakar Bahas Masalah Kemiskinan di Istana Presiden

Sedikitnya 15 pakar kemiskinan akan diundang ke Istana Kepresidenan untuk memetakan kemiskinan secara rinci dalam 10 tahun terakhir. Para pakar yang rata-rata doktor ilmu sosial dan ekonomi juga akan membahas masalah penanggulangan kemiskinan, khususnya koordinasi dan integrasi program antar instansi pemerintah, dan validitas data kemiskinan.

Pertemuan para pakar kemiskinan tersebut rencananya akan digelar di Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/8/2010). Pertemuan bertajuk Rapat Koordinasi untuk Pelaksanaan Inpres No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan itu diselenggarakan Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Bencana & Bantuan Sosial ( SKP BSB). Kegiatan itu juga akan dihadiri pejabat-pejabat kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Menurut rencana, acara akan dibuka oleh Sekretaris Menko Kesra, Prof. Dr. Indroyono Susilo dan SKP BSB Andi Arief.

"Rapat koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan (Rakornakin) ini merupakan agenda rutin Kantor SKP BSB, selain rapat sejenis tentang persoalan bencana gempa bumi. Di Rakornakin seri pertama ini, para ahli akan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan penurunan kuantitas dan kualitas kemiskinan," kata Ir. Hapsari Laksmi Koestiati, MM, Asisten SKP BSB untuk Penanggulangan Kemiskinan, Senin (2/8/2010).

Ditambahkan Hapsari, kantor SKP BSB juga meminta para ahli memberi masukan terkait dengan penentuan sasaran kemiskinan di tingkat individu, keluarga, dan wilayah.

"Kebijakan pemerintah mengenai tiga klaster penanggulangan kemiskinan, yakni pada klaster bantuan dan perlindungan sosial, klaster pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan klaster pengembangan kredit usaha kecil dan mikro (KUR), harus dipastikan keberhasilannya sesuai arahan Wakil Presiden," lanjut Hapsari.

Beberapa pakar kemiskinan yang direncanakan akan hadir antara lain Koordinator Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Prof. Dr. Suahasil Nazara, ekonom Bank Dunia, Dr. Vivi Alatas, peneliti senior LIPI, Dr. Ninuk Kleden, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Restrukturisasi Kementerian UMKM, Dr. Choirul Djamhari.

SKP BSB juga mengagendakan Rakornakin seri kedua yang akan mengundang 25 pakar teknologi. Mereka diundang untuk membicarakan pemberantasan kemiskinan dalam pendekatan teknologi tepat guna, yang akan diselenggarakan dalam bulan September. Setelah itu, para pakar IT, ahli infrastruktur, dan pengamat industri juga akan dilibatkan.

"Cara pandang kemiskinan dari beragam perspektif diharapkan mendorong perumusan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, juga mengintegrasi langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang dilakukan berbagai unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil," ujar Hapsari.

-
Sumber: www.detiknews.com