Peningkatan PNPM Menggembirakan

ImageMAKASSAR--MI: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dinilai mengalami peningkatan yang mengembirakan. Sejak diluncurkan dua tahun lalu, cakupan wilayah PNPM mandiri terus meningkat.

Sebagai program nasional cakupan wilayah terus meningkat dari 2007 mencapai 3.349 kecamatan dan 34.464 desa /kelurahan. Tahun 2008, meningkat menjadi 3.999 kecamatan dengan 47.954 desa/kelurahan.

"Tahun ini PNPM mencakup 6.408 kecamatan dan 78 ribu desa/kelurahan," ujar menteri koordinasi kesejahteraan rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie dalam sambutannya pada penyerahan PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Semen Tonasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis (12/3).

Melalui dana bantuan langsung dari pemerintah pusat, PNPM Mandiri perkecamatan belum lebih besar, dengan maksimal Rp3miliar. Ical --panggilan akrab Aburizal-- mengatakan daerah wajib menyediakan dana pendukung yang disesuaikan dengan fiskal yang ditetapkan departemen keuangan.

"Daerah berpendapatan rendah minimal 20% dari total, untuk daerah berpendapatan sedang atau tinggi, minimal sebesar 50%," ujarnya.

Menko Kesra juga mengatakan bila dana itu tidak segera diserahkan akan menghambat penerimaan dana oleh masyarakat miskin. Secara nasional besarnya dana yang dialokasikan untuk PNPM Mandiri Rp11,01 triliun. Dengan jumlah itu diperkirakan jumlah peneriman manfaat 8 juta hingga 9 juta orang dan menyerap 3 juta hingga 4 juta tenaga kerja baru, serta memberi manfaat 33 juta masyarakat di seluruh kecamatan.

PNPM diharapkan dapat tingkatkan pembangunan, kemadirian masyarakat sehingga mampu menjadi sumber dalam penanggulang kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Bantuan program PNPM Mandiri bagi Provinsi Sulsel 2009 yang diserahkan pemerintah sejumlah Rp466,27 miliar untuk 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Komponen bantuan tersebut terdiri atas PNPM Mandiri pedesaan untuk 19 kabupaten yang memiliki 205 kecamatan senilai Rp314,80 miliar, PNPM Mandiri perkotaan 2009 bagi 39 kecamatan yang berada di 14 kabupaten/kota senilai Rp55,22 miliar, PNPM Mandiri infrastruktur pedesaan bagi 30 kecamatan di 9 kabupaten/kota senilai Rp52,75 miliar, dan PNPM Mandiri sosial ekonomi wilayah bagi 29 kecamatan di 4 kabupaten/kota senilai Rp43,50 miliar. (Rin/OL-03)



Sumber : Media Indonesia