PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN TH 2009

Ditulis : 03 Februari 2009

Sebagaimana nota kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (kabupaten) sehubungan dengan rencana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun anggaran 2009, di provinsi Jawa Timur dialokasikan pada semua kabupaten (29 kabupaten) dengan sebanyak 465 kecamatan.

Dari 465 kecamatan tersebut, sebanyak 415 kecamatan dengan pelaksanaan pola PNPM Mandiri Perdesaan dan sebanyak 50 kecamatan dengan pola pilot project PNPM generasi Sehat dan Cerdas.

Untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dari 415 kecamatan dibagi menjadi 2 status kecamatan, yakni :
- Kecamatan Inti, sebanyak 401 kecamatan, dimana pelaksanaannya akan mengikuti pola open menu, dengan alokasi dana yang bervariatif mulai dari Rp.750 juta s/d Rp.3 miliyar yang akan difasilitasi sebanyak 802 Fasilitator (401 orang FK dan 401 orang FT)
- Kecamatan Penguatan, sebanyak 14 kecamatan dengan status penguatan, dimana kecamatan tersebut hanya mendapatkan penguatan dalam pengembangan Ekonomi Mikro dan kelembagaan dengan alokasi dana sebesar Rp.200 juta per-kecamatan yang akan difasilitasi sebanyak 14 Fasilitator (FK)

Sedangkan untuk pelaksanaan Pilot PNPM Generasi pada 50 kecamatan dengan lingkup kegiatan Pendidikan dan Kesehatan akan difasilitasi sebanyak 100 orang Fasilitator (50 orang FK dan 50 orang FT)

Selanjutnya, sebagaimana kesepakatan yang diperoleh seusai Rakornas di Jakarta, seluruh Provinsi telah bersepakat untuk mensukseskan pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2009 dengan membuat target pelaksanaan yang disepakati sebagaiman Kalender RKTL Nasional dengan target sebagai berikut.

MAD-1 (Semua lokasi/Kecamatan) - Paling akhir bulan Maret 2009
MAD-2 (Semua lokasi/Kecamatan) - Paling akhir bulan Juli 2009
MAD-3 (Semua lokasi/Kecamatan) - Paling akhir bulan Agustus 2009
Cair Cost Sharing - Paling akhir bulan September 2009
Cair-1 APBN - Paling akhir bulan September 2009
Cair-2 APBN - Paling akhir bulan Oktober 2009
Cair-3 APBN - Paling akhir tanggal 30 Nov 2009

Dengan target tersebut, dimana pelaksanaan Pra-tugas Fasilitator hasil rekrutment yang belum mendapat sinyal dari Jakarta untuk segera dilaksanakan, maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meng-optimalkan Resources SDM yang ada di tiap kabupaten dan kecamatan untuk segera memulai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan MAD Sosialisasi.

Selanjutnya untuk kecamatan yang belum ada fasilitator, sepenuhnya menjadi tanggung jawab fasilitator di tingkat kabupaten atas pengelolaan dan pelaksanaannya. Untuk memenuhi target secara Nasional, Fasilitator di tingkat kabupaten harus segera membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut yang mengacu kepada capaian RKTL secara Nasional.