PNPM Mandiri Dilanjutkan Hingga 2014
Ditulis : 18 Agustus 2009
Jakarta, 14 Agustus 2009. Pemerintah akan melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hingga tahun 2014. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat Aburizal Bakrie saat membuka Pameran Gelar Karya Masyarakat di Balai Sidang Jakarta, Jumat (14/8).
Saat ini PNPM sudah menjangkau masyarakat di 78.000 desa di seluruh Indonesia. Sedangkan di Jawa Timur PNPM Mandiri pada tahun anggaran 2009 menjangkau sebanyak 475 kecamatan dengan total 6.238 desa; terdiri dari 425 kecamatan dengan program PNPM Mandiri Perdesaan dan 50 kecamatan dengan program PNPM Mandiri Generasi Sehat dan Cerdas.
Tahun lalu, jumlah desa di seluruh Indonesia yang terjangkau program PNPM Mandiri baru mencapai 58.000 desa. Menurut Menko Kesra, sebagaimana dikutip metrotvnews.com, dampak ekonomi dari PNPM juga sudah bisa dinikmati masyarakat pedesaan peserta program.
Aburizal menambahkan, secara keseluruhan, aneka usaha kecil yang terbentuk melalui PNPM Mandiri berkembang baik di berbagai daerah sasaran program. Karena itu, pemerintah akan melanjutkan pelaksanaan program ini sampai 2014. Alokasi dana untuk tiap kecamatan antara Rp 280 juta sampai Rp 3 miliar dengan jumlah kecamatan sasaran program sebanyak 6.513 kecamatan.
Hal tersebut sangat berarti bagi masyarakat dan pelaku program. Termasuk di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Masyarakat dan pelaku program harus meningkatkan kerjasama agar program ini dapat berjalan lebih baik dan memberi manfaat lebih optimal bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Untuk itu, prinsip SiKOMPAK harus benar-benar diterapkan.
Jumat, 02 Oktober 2009
Rabu, 20 Mei 2009
PNPM Mandiri Wujudkan Impian
PNPM Mandiri Wujudkan Impian
ImageLIMOPULUAH KOTO, METRO--Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cendrung parsial dan tidak berkelanjutan. Mampukah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mewujudkan impian masyarakat ?
Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.
Kepala badan PNPM Kabupaten Limopuluah Koto Jaswirianto SE MH kepada POSMETRO, mengatakan, tujuan dari PNPM ini meningkatakan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.Kemudian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khusus masyarakat miskin atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan menggunakan sumber daya lokal. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif, menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat. “Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Desa (BKAD), mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. Makanya, PNPM ini harus tepat sasaran,” ujar Jaswirianto. (nur)
Sumber : Website Harian Pagi Pos Metro Padang (www.posmetropadang.com)
< Sebelum Berikut >
ImageLIMOPULUAH KOTO, METRO--Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cendrung parsial dan tidak berkelanjutan. Mampukah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mewujudkan impian masyarakat ?
Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.
Kepala badan PNPM Kabupaten Limopuluah Koto Jaswirianto SE MH kepada POSMETRO, mengatakan, tujuan dari PNPM ini meningkatakan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.Kemudian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khusus masyarakat miskin atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan menggunakan sumber daya lokal. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif, menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat. “Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Desa (BKAD), mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. Makanya, PNPM ini harus tepat sasaran,” ujar Jaswirianto. (nur)
Sumber : Website Harian Pagi Pos Metro Padang (www.posmetropadang.com)
< Sebelum Berikut >
APBD KEBUMEN SEDIAKAN RP 9,14 MILIAR; Diperbolehkan, Dana Pendamping PNPM Mandiri
APBD KEBUMEN SEDIAKAN RP 9,14 MILIAR; Diperbolehkan, Dana Pendamping PNPM Mandiri
ImageKEBUMEN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen terkejut ketika di tengah-tengah pelaksanaan berbagai tahap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kebumen, muncul Surat Menteri Keuangan bernomor 156/PMK.07/2008 yang berisi larangan penggunaan dana APBD sebagai dana pendampingan untuk membiayai kegiatan PNPM Mandiri di daerah.
Setelah mengetahui isi surat Menteri Keuangan itu, sempat muncul kepanikan di berbagai instansi pelaksana PNPM Mandiri di Kebumen, karena Kebumen telah telanjur menganggarkan Rp 9,14 miliar dalam APBD 2009 untuk dana pendampingan PNPM Mandiri tahun 2009.
”Kami terkejut karena baru tahu tentang surat itu pada 30 April 2009 lalu ketika ada kegiatan di Jakarta. Padahal surat Menteri Keuangan itu bertanggal 27 Oktober 2008 dan kami tak pernah menerima edarannya,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Kebumen, Drs Sipadmin di ruang kerjanya, Kamis (14/5).
Untuk mendapatkan kejelasan tentang permasalahan itu, pada Selasa (12/5), Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen, H Suroso SH, beserta sejumlah pejabat terkait mengunjungi Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta. Di tiga lembaga tersebut rombongan menanyakan permasalahan yang cukup meresahkan Pemkab Kebumen tersebut.
”Di Direktorat Jenderal Anggaran Depkeu dan BPK kami mendapatkan jawaban bahwa penggunaan dana pendampingan PNPM Mandiri di daerah boleh tetap dilanjutkan, karena Menkeu akan menerbitkan surat keputusan yang baru untuk meralat isi surat nomor 156/PMK.07/2008 tersebut. Surat keputusan yang baru itu akan membolehkan dana pendampingan dari APBD untuk PNPM Mandiri,” ungkap Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKD) Kebumen, Supangat SSos di ruang kerjanya, Kamis (14/5).
Sedangkan Drs Sipadmin menyatakan bahwa Bapermades Kebumen sudah menghubungi Sekretariat PNPM Mandiri Pusat di Jakarta tentang permasalahan tersebut, kemudian diperoleh jawaban bahwa penggunaan dana pendamping tersebut tak masalah dan boleh dilanjutkan.
Sebab, ketentuan penggunaan dana pendampingan itu sudah tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (NPK) antara Bupati Kebumen dengan Mendagri dalam surat bermaterei tentang pelaksanaan PNPM Mandiri di Kebumen. NPK tersebut juga ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai saksi perjanjian.
Selain dijamin oleh NPK, penggunaan dana pendampingan juga diperkuat oleh keputusan Presiden (Keppres) nomor 13 tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang isinya menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.
”Dari jawaban-jawaban yang kami terima itu, kami pun menjadi tenang dan proses pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan terus berjalan. Sampai pertengahan Mei 2009 ini sudah sampai tahap penulisan gagasan program di tingkat desa peserta program,” jelas Sipadmin.
Dalam tahun 2009 Kebumen mendapatkan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) dari APBN 2009 sebesar Rp 36,50 miliar untuk kegiatan PNPM Mandiri di 344 desa 20 kecamatan. Sedangkan APBD 2009 Kebumen menyediakan Rp 9,14 miliar sebagai dana pendamping.
Sumber : Website Pemerintah Kabupaten Kebumen (http://kebumenkab.go.id)
ImageKEBUMEN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen terkejut ketika di tengah-tengah pelaksanaan berbagai tahap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kebumen, muncul Surat Menteri Keuangan bernomor 156/PMK.07/2008 yang berisi larangan penggunaan dana APBD sebagai dana pendampingan untuk membiayai kegiatan PNPM Mandiri di daerah.
Setelah mengetahui isi surat Menteri Keuangan itu, sempat muncul kepanikan di berbagai instansi pelaksana PNPM Mandiri di Kebumen, karena Kebumen telah telanjur menganggarkan Rp 9,14 miliar dalam APBD 2009 untuk dana pendampingan PNPM Mandiri tahun 2009.
”Kami terkejut karena baru tahu tentang surat itu pada 30 April 2009 lalu ketika ada kegiatan di Jakarta. Padahal surat Menteri Keuangan itu bertanggal 27 Oktober 2008 dan kami tak pernah menerima edarannya,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Kebumen, Drs Sipadmin di ruang kerjanya, Kamis (14/5).
Untuk mendapatkan kejelasan tentang permasalahan itu, pada Selasa (12/5), Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen, H Suroso SH, beserta sejumlah pejabat terkait mengunjungi Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta. Di tiga lembaga tersebut rombongan menanyakan permasalahan yang cukup meresahkan Pemkab Kebumen tersebut.
”Di Direktorat Jenderal Anggaran Depkeu dan BPK kami mendapatkan jawaban bahwa penggunaan dana pendampingan PNPM Mandiri di daerah boleh tetap dilanjutkan, karena Menkeu akan menerbitkan surat keputusan yang baru untuk meralat isi surat nomor 156/PMK.07/2008 tersebut. Surat keputusan yang baru itu akan membolehkan dana pendampingan dari APBD untuk PNPM Mandiri,” ungkap Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKD) Kebumen, Supangat SSos di ruang kerjanya, Kamis (14/5).
Sedangkan Drs Sipadmin menyatakan bahwa Bapermades Kebumen sudah menghubungi Sekretariat PNPM Mandiri Pusat di Jakarta tentang permasalahan tersebut, kemudian diperoleh jawaban bahwa penggunaan dana pendamping tersebut tak masalah dan boleh dilanjutkan.
Sebab, ketentuan penggunaan dana pendampingan itu sudah tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (NPK) antara Bupati Kebumen dengan Mendagri dalam surat bermaterei tentang pelaksanaan PNPM Mandiri di Kebumen. NPK tersebut juga ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai saksi perjanjian.
Selain dijamin oleh NPK, penggunaan dana pendampingan juga diperkuat oleh keputusan Presiden (Keppres) nomor 13 tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang isinya menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.
”Dari jawaban-jawaban yang kami terima itu, kami pun menjadi tenang dan proses pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan terus berjalan. Sampai pertengahan Mei 2009 ini sudah sampai tahap penulisan gagasan program di tingkat desa peserta program,” jelas Sipadmin.
Dalam tahun 2009 Kebumen mendapatkan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) dari APBN 2009 sebesar Rp 36,50 miliar untuk kegiatan PNPM Mandiri di 344 desa 20 kecamatan. Sedangkan APBD 2009 Kebumen menyediakan Rp 9,14 miliar sebagai dana pendamping.
Sumber : Website Pemerintah Kabupaten Kebumen (http://kebumenkab.go.id)
Sabtu, 21 Maret 2009
Peningkatan PNPM Menggembirakan
ImageMAKASSAR--MI: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dinilai mengalami peningkatan yang mengembirakan. Sejak diluncurkan dua tahun lalu, cakupan wilayah PNPM mandiri terus meningkat.
Sebagai program nasional cakupan wilayah terus meningkat dari 2007 mencapai 3.349 kecamatan dan 34.464 desa /kelurahan. Tahun 2008, meningkat menjadi 3.999 kecamatan dengan 47.954 desa/kelurahan.
"Tahun ini PNPM mencakup 6.408 kecamatan dan 78 ribu desa/kelurahan," ujar menteri koordinasi kesejahteraan rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie dalam sambutannya pada penyerahan PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Semen Tonasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis (12/3).
Melalui dana bantuan langsung dari pemerintah pusat, PNPM Mandiri perkecamatan belum lebih besar, dengan maksimal Rp3miliar. Ical --panggilan akrab Aburizal-- mengatakan daerah wajib menyediakan dana pendukung yang disesuaikan dengan fiskal yang ditetapkan departemen keuangan.
"Daerah berpendapatan rendah minimal 20% dari total, untuk daerah berpendapatan sedang atau tinggi, minimal sebesar 50%," ujarnya.
Menko Kesra juga mengatakan bila dana itu tidak segera diserahkan akan menghambat penerimaan dana oleh masyarakat miskin. Secara nasional besarnya dana yang dialokasikan untuk PNPM Mandiri Rp11,01 triliun. Dengan jumlah itu diperkirakan jumlah peneriman manfaat 8 juta hingga 9 juta orang dan menyerap 3 juta hingga 4 juta tenaga kerja baru, serta memberi manfaat 33 juta masyarakat di seluruh kecamatan.
PNPM diharapkan dapat tingkatkan pembangunan, kemadirian masyarakat sehingga mampu menjadi sumber dalam penanggulang kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Bantuan program PNPM Mandiri bagi Provinsi Sulsel 2009 yang diserahkan pemerintah sejumlah Rp466,27 miliar untuk 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Komponen bantuan tersebut terdiri atas PNPM Mandiri pedesaan untuk 19 kabupaten yang memiliki 205 kecamatan senilai Rp314,80 miliar, PNPM Mandiri perkotaan 2009 bagi 39 kecamatan yang berada di 14 kabupaten/kota senilai Rp55,22 miliar, PNPM Mandiri infrastruktur pedesaan bagi 30 kecamatan di 9 kabupaten/kota senilai Rp52,75 miliar, dan PNPM Mandiri sosial ekonomi wilayah bagi 29 kecamatan di 4 kabupaten/kota senilai Rp43,50 miliar. (Rin/OL-03)
Sumber : Media Indonesia
ImageMAKASSAR--MI: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dinilai mengalami peningkatan yang mengembirakan. Sejak diluncurkan dua tahun lalu, cakupan wilayah PNPM mandiri terus meningkat.
Sebagai program nasional cakupan wilayah terus meningkat dari 2007 mencapai 3.349 kecamatan dan 34.464 desa /kelurahan. Tahun 2008, meningkat menjadi 3.999 kecamatan dengan 47.954 desa/kelurahan.
"Tahun ini PNPM mencakup 6.408 kecamatan dan 78 ribu desa/kelurahan," ujar menteri koordinasi kesejahteraan rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie dalam sambutannya pada penyerahan PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Semen Tonasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis (12/3).
Melalui dana bantuan langsung dari pemerintah pusat, PNPM Mandiri perkecamatan belum lebih besar, dengan maksimal Rp3miliar. Ical --panggilan akrab Aburizal-- mengatakan daerah wajib menyediakan dana pendukung yang disesuaikan dengan fiskal yang ditetapkan departemen keuangan.
"Daerah berpendapatan rendah minimal 20% dari total, untuk daerah berpendapatan sedang atau tinggi, minimal sebesar 50%," ujarnya.
Menko Kesra juga mengatakan bila dana itu tidak segera diserahkan akan menghambat penerimaan dana oleh masyarakat miskin. Secara nasional besarnya dana yang dialokasikan untuk PNPM Mandiri Rp11,01 triliun. Dengan jumlah itu diperkirakan jumlah peneriman manfaat 8 juta hingga 9 juta orang dan menyerap 3 juta hingga 4 juta tenaga kerja baru, serta memberi manfaat 33 juta masyarakat di seluruh kecamatan.
PNPM diharapkan dapat tingkatkan pembangunan, kemadirian masyarakat sehingga mampu menjadi sumber dalam penanggulang kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Bantuan program PNPM Mandiri bagi Provinsi Sulsel 2009 yang diserahkan pemerintah sejumlah Rp466,27 miliar untuk 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Komponen bantuan tersebut terdiri atas PNPM Mandiri pedesaan untuk 19 kabupaten yang memiliki 205 kecamatan senilai Rp314,80 miliar, PNPM Mandiri perkotaan 2009 bagi 39 kecamatan yang berada di 14 kabupaten/kota senilai Rp55,22 miliar, PNPM Mandiri infrastruktur pedesaan bagi 30 kecamatan di 9 kabupaten/kota senilai Rp52,75 miliar, dan PNPM Mandiri sosial ekonomi wilayah bagi 29 kecamatan di 4 kabupaten/kota senilai Rp43,50 miliar. (Rin/OL-03)
Sumber : Media Indonesia
PENYERAHAN BLM PNPM MANDIRI DAN KUR TAHUN 2009
Kunjungan Kerja Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Kota Tuban Provinsi Jawa Timur adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan berupa Penyerahan Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2009 untuk Provinsi Jawa Timur serta Peresmian Proyek-Proyek Infrastruktur di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Pebruari 2009. Lokasi dilaksanakannya kegiatan tersebut bertempat di Alun-Alun Kota Tuban Provinsi Jawa Timur.
Bapak Presiden SBY mengatakan bahwa khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2008 dikucurkan sejumlah Rp. 12 Triliun. Namun pada tahun 2009, KUR dinaikkan menjadi Rp. 20 Triliun.
Tujuan daripada PNPM Mandiri adalah dipergunakan untuk membangun berbagai proyek-proyek sarana dan infrastruktur di Jawa Timur, meliputi jalan, sarana air bersih, listrik dan pasar lokal. Sehingga untuk dapat terlaksananya pembangunan sarana dan infrastruktur di jawa timur, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI telah mengucurkan dana sejumlah Rp. 1,448 Triliun.
Bapak Presiden SBY mengatakan bahwa khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2008 dikucurkan sejumlah Rp. 12 Triliun. Namun pada tahun 2009, KUR dinaikkan menjadi Rp. 20 Triliun.
Tujuan daripada PNPM Mandiri adalah dipergunakan untuk membangun berbagai proyek-proyek sarana dan infrastruktur di Jawa Timur, meliputi jalan, sarana air bersih, listrik dan pasar lokal. Sehingga untuk dapat terlaksananya pembangunan sarana dan infrastruktur di jawa timur, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI telah mengucurkan dana sejumlah Rp. 1,448 Triliun.
Kamis, 12 Februari 2009
PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN TH 2009
Ditulis : 03 Februari 2009
Sebagaimana nota kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (kabupaten) sehubungan dengan rencana pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun anggaran 2009, di provinsi Jawa Timur dialokasikan pada semua kabupaten (29 kabupaten) dengan sebanyak 465 kecamatan.Dari 465 kecamatan tersebut, sebanyak 415 kecamatan dengan pelaksanaan pola PNPM Mandiri Perdesaan dan sebanyak 50 kecamatan dengan pola pilot project PNPM generasi Sehat dan Cerdas.
Untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dari 415 kecamatan dibagi menjadi 2 status kecamatan, yakni :
- Kecamatan Inti, sebanyak 401 kecamatan, dimana pelaksanaannya akan mengikuti pola open menu, dengan alokasi dana yang bervariatif mulai dari Rp.750 juta s/d Rp.3 miliyar yang akan difasilitasi sebanyak 802 Fasilitator (401 orang FK dan 401 orang FT)
- Kecamatan Penguatan, sebanyak 14 kecamatan dengan status penguatan, dimana kecamatan tersebut hanya mendapatkan penguatan dalam pengembangan Ekonomi Mikro dan kelembagaan dengan alokasi dana sebesar Rp.200 juta per-kecamatan yang akan difasilitasi sebanyak 14 Fasilitator (FK)
Sedangkan untuk pelaksanaan Pilot PNPM Generasi pada 50 kecamatan dengan lingkup kegiatan Pendidikan dan Kesehatan akan difasilitasi sebanyak 100 orang Fasilitator (50 orang FK dan 50 orang FT)
Selanjutnya, sebagaimana kesepakatan yang diperoleh seusai Rakornas di Jakarta, seluruh Provinsi telah bersepakat untuk mensukseskan pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2009 dengan membuat target pelaksanaan yang disepakati sebagaiman Kalender RKTL Nasional dengan target sebagai berikut.
MAD-1 (Semua lokasi/Kecamatan) - Paling akhir bulan Maret 2009
MAD-2 (Semua lokasi/Kecamatan) - Paling akhir bulan Juli 2009
MAD-3 (Semua lokasi/Kecamatan) - Paling akhir bulan Agustus 2009
Cair Cost Sharing - Paling akhir bulan September 2009
Cair-1 APBN - Paling akhir bulan September 2009
Cair-2 APBN - Paling akhir bulan Oktober 2009
Cair-3 APBN - Paling akhir tanggal 30 Nov 2009
Dengan target tersebut, dimana pelaksanaan Pra-tugas Fasilitator hasil rekrutment yang belum mendapat sinyal dari Jakarta untuk segera dilaksanakan, maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meng-optimalkan Resources SDM yang ada di tiap kabupaten dan kecamatan untuk segera memulai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan MAD Sosialisasi.
Selanjutnya untuk kecamatan yang belum ada fasilitator, sepenuhnya menjadi tanggung jawab fasilitator di tingkat kabupaten atas pengelolaan dan pelaksanaannya. Untuk memenuhi target secara Nasional, Fasilitator di tingkat kabupaten harus segera membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut yang mengacu kepada capaian RKTL secara Nasional.
LOWONGAN FAS-KAB KEUANGAN (P-UPK)
Ditulis : 21 Januari 2009
Perusahaan Jasa KonsultanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan
Membutuhkan tenaga Professional untuk posisi :
Fasilitator Kabupaten Keuangan
(Pendamping Unit Pengelola Kegiatan)
Kualifikasi yang dibutuhkan :
- Pendidikan minimal S-1 (diutamakan Sarjana Ekonomi)
- Mempunyai pengalaman relevan minimal 7 tahun
- Memiliki kompetensi di bidang Akuntansi/Auditing/Micro Credit/
_Manajemen Keuangan
- Menguasai aplikasi MS Office (Word, Excel, Power Point) dan aplikasi Internet
- Sanggup tinggal di lokasi penugasan di wilayah Jawa Timur
Lamaran Lengkap, Copy KTP & CV dikirim ke :
ADWIL PJK FasKab - FK JATIM
Perum Taman Pondok Jati Blok CF - 8 Kedungturi Taman
Sidoarjo 61257 - Jawa Timur
Lamaran paling lambat diterima tanggal 31 Januari 2009, pukul 12.00 WIB.
Jumat, 06 Februari 2009
Sujud Bersama Syukuri Hasil PNPM Mandiri
Warga Baturetno, Singosari, Malang, Jawa Timur, serempak bersujud menyukuri berfungsinya sarana air bersih yang mereka bangun dengan bantuan PNPM Mandiri Perdesaan.
Setelah menanti berpuluh-puluh tahun, akhirnya warga Baturetno dapat menikmati air bersih sebagaimana layaknya. Karuan saja, secara spontan, merekapun serempak bersujud menyukuri sarana air bersih yang dibangun dengan keringat mereka sendiri, serta dukungan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan itu. "Kami sangat bahagia. Kami tak kuasa membendung rasa bahagia dan haru," ungkap Rasman (60 th), warga Baturetno, yang juga turut menungkupkan kepalanya di tanah, menyambut beroperasinya sarana air bersih di desa itu.
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
Hal senada diungkapkan warga lain, termasuk kaum perempuan. Kebahagiaan nampak jelas di raut wajah mereka. Bagi penduduk desa Baturetno, kehadiran air bersih ini adalah berkah yang tiada tara. Selama puluhan tahun, hidup mereka tergantung pada air kali yang berwarna kecoklatan. Mandi, cuci dan kakus semuanya dilakukan disana. "Seringkali, sapi pun ikut minum dan mandi serta membuang hajat di kali yang sama. Manusia dan hewan saling mandi bersama. Maklum tak ada pilihan lain," ungkap Suminah (50 th).
Tapi itu dulu. Mulai tahun 2000, terjadi perubahan besar di desa itu. Usulan air bersih yang mereka ajukan, mendapat prioritas pendanaan dari PNPM Mandiri Perdesaan (kala itu bernama PPK, red). Wargapun bersuka cita. "Sebagian besar warga terlibat dalam pengeboran, pembangunan tandon dan pipanisasi," ungkap Amin (40 th), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) disana. Dengan demikian, dana yang dialokasikan untuk upah pun dapat dinikmati oleh warga lokal, bukan kontraktor.
Menurut Amin lagi, karena keterlibatan warga yang begitu antusias dan penuh semangat, maka dalam waktu dua bulan, air bersih pun mengalir deras keluar dari bumi. "Menyaksikan peristiwa itu, sejumlah warga sepakat bersama-sama melakukan sujud syukur di lokasi sumber air yang menjadi sumber kehidupan mereka yang baru," papar Amin.
Ketika air telah mengalir ke rumah masing-masing penduduk, perubahan sosial pun terjadi. Cara mandi mereka berubah. Masyarakat yang semula tidak memiliki kamar mandi, mulai membangun kamar mandinya sendiri. Mandi kini menjadi lebih bersifat individual dan memiliki ruang privacy. Dulunya, semua dilakukan bersama-sama.
Kualitas air yang bersih dan bening juga telah mengubah pola minum penduduk. Saat ini penduduk desa minum lebih sering dan juga lebih banyak. Tamu yang datang ke rumah pun sudah biasa dihidangkan air teh. Dulunya, mereka hanya berani menyajikan air kopi untuk menghindari terlihatnya air yang tidak jernih.
Perubahan lain yang juga dirasakan masyarakat adalah hasil cucian yang menjadi lebih bersih. Dahulu, warna baju cepat menjadi pudar; baju putih cepat pula berubah warna menjadi kekuningan. Kini, keberadaan air bersih, telah membuat warna asli baju mereka bertahan lebih lama. "Berkat PNPM Mandiri, kehidupan kami jadi lebih baik dan sehat," ungkap Yati (32 th) warga Baturetno lainnya. (lb)
Kirim kisah-kisah Anda bersama PNPM Mandiri ke Sekretariat Tim Pengendali PNPM Mandiri atau melalui email di :
info@pnpm-mandiri.org
Alamat Email inidilindungi dari bot spam, Anda Harus Mengaktifkan Javascript Untuk Melihatnya
Diterbitkan kembali oleh : Set. Tim Pengendali PNPM Mandiri
Setelah menanti berpuluh-puluh tahun, akhirnya warga Baturetno dapat menikmati air bersih sebagaimana layaknya. Karuan saja, secara spontan, merekapun serempak bersujud menyukuri sarana air bersih yang dibangun dengan keringat mereka sendiri, serta dukungan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan itu. "Kami sangat bahagia. Kami tak kuasa membendung rasa bahagia dan haru," ungkap Rasman (60 th), warga Baturetno, yang juga turut menungkupkan kepalanya di tanah, menyambut beroperasinya sarana air bersih di desa itu.
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
Hal senada diungkapkan warga lain, termasuk kaum perempuan. Kebahagiaan nampak jelas di raut wajah mereka. Bagi penduduk desa Baturetno, kehadiran air bersih ini adalah berkah yang tiada tara. Selama puluhan tahun, hidup mereka tergantung pada air kali yang berwarna kecoklatan. Mandi, cuci dan kakus semuanya dilakukan disana. "Seringkali, sapi pun ikut minum dan mandi serta membuang hajat di kali yang sama. Manusia dan hewan saling mandi bersama. Maklum tak ada pilihan lain," ungkap Suminah (50 th).
Tapi itu dulu. Mulai tahun 2000, terjadi perubahan besar di desa itu. Usulan air bersih yang mereka ajukan, mendapat prioritas pendanaan dari PNPM Mandiri Perdesaan (kala itu bernama PPK, red). Wargapun bersuka cita. "Sebagian besar warga terlibat dalam pengeboran, pembangunan tandon dan pipanisasi," ungkap Amin (40 th), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) disana. Dengan demikian, dana yang dialokasikan untuk upah pun dapat dinikmati oleh warga lokal, bukan kontraktor.
Menurut Amin lagi, karena keterlibatan warga yang begitu antusias dan penuh semangat, maka dalam waktu dua bulan, air bersih pun mengalir deras keluar dari bumi. "Menyaksikan peristiwa itu, sejumlah warga sepakat bersama-sama melakukan sujud syukur di lokasi sumber air yang menjadi sumber kehidupan mereka yang baru," papar Amin.
Ketika air telah mengalir ke rumah masing-masing penduduk, perubahan sosial pun terjadi. Cara mandi mereka berubah. Masyarakat yang semula tidak memiliki kamar mandi, mulai membangun kamar mandinya sendiri. Mandi kini menjadi lebih bersifat individual dan memiliki ruang privacy. Dulunya, semua dilakukan bersama-sama.
Kualitas air yang bersih dan bening juga telah mengubah pola minum penduduk. Saat ini penduduk desa minum lebih sering dan juga lebih banyak. Tamu yang datang ke rumah pun sudah biasa dihidangkan air teh. Dulunya, mereka hanya berani menyajikan air kopi untuk menghindari terlihatnya air yang tidak jernih.
Perubahan lain yang juga dirasakan masyarakat adalah hasil cucian yang menjadi lebih bersih. Dahulu, warna baju cepat menjadi pudar; baju putih cepat pula berubah warna menjadi kekuningan. Kini, keberadaan air bersih, telah membuat warna asli baju mereka bertahan lebih lama. "Berkat PNPM Mandiri, kehidupan kami jadi lebih baik dan sehat," ungkap Yati (32 th) warga Baturetno lainnya. (lb)
Kirim kisah-kisah Anda bersama PNPM Mandiri ke Sekretariat Tim Pengendali PNPM Mandiri atau melalui email di :
info@pnpm-mandiri.org
Alamat Email inidilindungi dari bot spam, Anda Harus Mengaktifkan Javascript Untuk Melihatnya
Diterbitkan kembali oleh : Set. Tim Pengendali PNPM Mandiri
SOLO POS. NET
BKAD
Sementara perwakilan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Lendy Wahyu Wibowo dalam paparan makalahnya mengungkapkan, untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil program PNPM Mandiri Perdesaan, perlu dibentuk Badan Koordinasi Antardesa (BKAD). “Unsur BKAD terdiri atas pemerintah desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat,” urainya.
BKAD, lanjutnya, juga bertugas mengoordinasikan musyawarah kerja antarpelaku atau lembaga di tingkat kecamatan dan desa. Kerja sama antardesa sendiri telah diatur dalam Pasal 82 (1) PP No 72/2005 tentang Desa dan Kelurahan. “BKAD nantinya bisa menerima mandat kepemilikan aset produktif dari masyarakat kecamatan,” tandas dia. - Oleh : haa
Sumber : Website Solopos Edisi Cetak (www.solopos.net)
Sementara perwakilan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Lendy Wahyu Wibowo dalam paparan makalahnya mengungkapkan, untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil program PNPM Mandiri Perdesaan, perlu dibentuk Badan Koordinasi Antardesa (BKAD). “Unsur BKAD terdiri atas pemerintah desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat,” urainya.
BKAD, lanjutnya, juga bertugas mengoordinasikan musyawarah kerja antarpelaku atau lembaga di tingkat kecamatan dan desa. Kerja sama antardesa sendiri telah diatur dalam Pasal 82 (1) PP No 72/2005 tentang Desa dan Kelurahan. “BKAD nantinya bisa menerima mandat kepemilikan aset produktif dari masyarakat kecamatan,” tandas dia. - Oleh : haa
Sumber : Website Solopos Edisi Cetak (www.solopos.net)
Langganan:
Postingan (Atom)